Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar
mengatakan, KKN dalam birokrasi sudah menjadi masa lalu. “Walaupun
tampak banyak yang menjadi tersangka, apabila dilihat dari penyimpangan
keuangan negara, sudah banyak berkurang jauh,” ujarnya ketika memberikan
kuliah umum di FISIP UNDIP Semarang, Senin (26/05).
Disebutkan, rekrutmen CPNS maupun penempatan pegawai dalam jabatan
merupakan dua hal yang menjadi pemicu reformasi birokrasi. Kementerian
PANRB telah mengeluarkan kebijakan penerimaan CPNS yang transparan,
akuntabel, jujur, dan tanpa biaya, telah berjalan dua tahun yakni 2012
dan 2013.
Tahun 2014 ini, lanjutnya, Kementerian PANRB akan melakukan hal
yang sama. Apabila keberhasilan model penerimaan CPNS ini berlangsung
tiga tahun secara berturut-turut, akan menjadi memori nasional, dan
kebijakan ini diharapkan akan berlanjut pada pemerintahan yang akan
datang. “Kalau sebelumnya, tes CPNS sebagian besar masih menggunakan
Lembar Jawaban Komputer, tahun ini seratus persen akan menggunakan Computer Assisted Test atau CAT,” tutur Azwar. Dengan cara demikian peserta dapat melihat langsung hasilnya setelah tes dilakukan.
Menteri yang didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Mirawati
Sudjono, meyakinkan mahasiswa bahwa dengan cara yang bersih dalam
penerimaan CPNS, pemerintah akan mendapatkan kader-kader terbaik PNS
dari lulusan perguruan tinggi yang terbaik. Pada saat yang sama
Pemerintah akan mendapatkan kepercayaan masyarakat, terutama para
generasi muda, bahwa Pemerintah telah berlaku adil dalam penerimaan
CPNS. Selain itu juga mendorong generasi muda untuk belajar
sungguh-sungguh, karena mereka punya harapan untuk diperlakukan adil
oleh Pemerintah.
Pada kesempatan itu, Menteri memaparkan tentang pengertian dan
pentingnya gerakan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik
oleh aparatur negara dalam kerangka tujuan reformasi birokrasi yaitu
mewujudkan aparatur yang bersih, kompeten, dan melayani.
Dikatakan, reformasi birokrasi bukan merupakan perubahan yang
ekstrim, juga bukan merupakan yang perlahan-lahan. Reformasi birokrasi
merupakan perubahan yang dinamis dan terukur dari resiko keberhasilan
dan kegagalan, untuk suatu perubahan yang dicita-citakan. “Gerakan
reformasi birokrasi harus didukung oleh semua lapisan, agar pelayanan
publik bisa bergerak cepat, mudah, pasti, murah dan dapat
dipertanggungjawabkan,” imbuh Azwar.
Menurut Pembantu Rektor III Undip Warsito, kehadiran Menteri PANRB
ditunggu-tunggu oleh mahasiswa guna mendapatkan informasi terkini
mengenai reformasi birokrasi dan terkait dengan penerimaan CPNS.
Tak pelak, ruang Dekanat FISIP Undip yang memiliki daya tampung 300
orang ini penuh sesak dan banyak peserta yang tidak kebagian tempat
duduk. Menurut Hardi Warsono, Ketua Pelaksana Kuliah Umum, peserta
terdiri dari para mahasiswa S1, S2, dan S3 di lingkungan FISIP Undip.
Mereka sebelumnya mendaftarkan diri secara online. “Sengaja kita membatasi, karena keterbatasan ruangan,” ujarnya.
Selain untuk menambah wawasan, Azwar juga mengajak segenap civitas
akademika untuk selalu memahami karakteristik pelayanan prima, guna
meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai
dengan asas umum pemerintahan yang baik. Hal itu diperlukan untuk
memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara dari
penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama di
bidang pelayanan publik.
Menteri menambahkan, setiap kementerian sekarang diminta untuk
menyusun rencana kinerja tahunan agar terlihat pertanggungjawabannya
terkait dengan pelayanan masyarakat. Kementerian PANRB telah merumuskan
berbagai kebijakan, antara lain Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, serta Peraturan Menteri PANRB
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Turut hadir dalam acara Deputi Bidang Pelayanan Publik Mirawati
Sudjono, Asdep Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Publik
Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan
Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman, Pembantu Rektor III
UNDIP Warsito, Pembantu Dekan II FISIP UNDIP Agus Hermani serta dosen
dari jurusan Administrasi Publik.
Sumber : Menpan.go.id